Istana Negara dibangun pada tahun 1796 untuk kediaman pribadi seorang warga Negara Belanda J.A. van Braam. Pada tahun 1816 bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai pusat kegiatan Pemerintahan serta kediaman para Gubernur Jendral Belanda. Karenanya pada masa itu , Istana ini disebut juga sebagai Hotel Gubernur Jendral.
Pada mulanya bangunan yang berarsitektur gaya Yunani kuno itu bertingkat dua , namun pada tahun 1848 bagian atasnya dibongkar dan bagian depan lantai bawah dibuat lebih besar untuk memberi kesan lebih resmi. Bentuk bangunan hasil perubahan 1848 inilah yang bertahan sampai sekarang tanpa perubahan yang berarti. Luas bangunan ini lebih kurang 3.375 meter persegi.
Sesuai dengan fungsi Istana ini , pajangan serta hiasannya cenderung memberi suasana sangat resmi. Bahkan kharismatik. Ada dua buah cermin besar peninggalan pemerintah Belanda , disamping hiasan dinding karya pelukis-pelukis besar seperti Basoeki Abdoellah.
Banyak peristiwa penting yang terjadi di Istana Negara. Di antaranya adalah ketika Jendral de Kock menguraikan rencananya kepada Gubernur Jendral Baron van der Capellen untuk menindas pemberontakan Pangeran Diponegoro dan merumuskan strateginya dalam menghadapi Tuanku Imam Bonjol. Juga saat Gubernur Jendral Johannes van de Bosch menetapkan Sistem Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel. Setelah kemerdekaan , tanggal 25 Maret 1947 , digedung ini terjadi Penanda-tanganan Naskah persetujuan Linggarjati. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Sjahrir dan pihak Belanda oleh Dr. Van Mook.
Istana Negara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara , diantaranya menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan , seperti pembukaan musyawarah , dan rapat kerja nasional maupun internasional , serta tempat jamuan kenegaraan.
Sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang sampai masa pemerintahan Republik Indonesia , sudah lebih kurang 20 kepala pemerintahan juga kepala negara yang menggunakan Istana Negara sebagai kediaman resmi serta pusat kegiatan pemerintahan negara.
